Taput Kini Punya Tim Pengawal Pemerintah

Bupati Taput Nikson Nababan bersama Kajari Hotma Tambunan saat launching TP4D
di Tarutung. (rel)

 BATAKINDONEWS.COM - Pemerintah dan pembangunan punya pengawal? Ya. Itulah yang kini sudah diluncurkan. Bupati Tapanuli Utara membuka resmi launching Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), didampingi Kepala Kejaksanaan Negeri Tarutung Hotma Tambunan selaku narasumber. Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Pra Budy, SH bertindak selaku Ketua Tim yang nantinya berfungsi memberikan pemahaman, mengawal mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan Program Pembangunan, di Balai Data Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (02/11).

“Saya sangat menyambut baik terbentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Daerah (TP4D) ini. Dengan adanya TP4D ini maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat bekerja dengan baik, nyaman tetapi tetap dalam pengawasan. Dengan menetapkan skala prioritas pada bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian dan kesehatan, maka SKPD memiliki garis yang harus diikuti sesuai prioritas pembangunan tadi. Saya juga menegaskan bahwa anggaran harus seefektif dan seefisien mungkin,” ujar Bupati dalam sambutannya.

  Bupati menyampaikan bahwa seluruh program kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus menjurus pada prioritas yang telah dicanangkan dan harus berpihak kepada kepentingan umum. “Kepentingan dan hati rakyat adalah segalanya bagi saya jadi jangan ada yang ‘nyeleneh untuk kepentingan pribadi, saya tidak akan toleransi itu dan apabila TP4D menemukan yang seperti itu, silahkan ditindak,” ujar Bupati menegaskan.

 “Terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Tarutung, dalam hal ini Bapak Kajari  sebagai narasumber dan kepala seksinya dalam memberikan pemahaman dan arah bagi SKPD dalam melaksanakan program kerja masing-masing sehingga dari mulai awal perencanaan sampai pelaksanaan tidak ada yang menyimpang,” ujar Bupati .

Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tarutung Hotma Tambunan menyampaikan bahwa fungsi TP4D ini akan memberikan legal opinion dan memiliki fungsi intelijen untuk memberikan pemahaman, mengawal sebuah program kerja mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. “Tim ini akan memulai pekerjaannya dari inspektorat dan Bappeda, tidak langsung ke SKPD yang bersangkutan karena akan diteliti dulu dari perencanaannya. Apabila ada temuan, itu semua pasti ada kekeliruan mulai dari perencanaan,” ujar Kajari mengawali.

“Semua pekerjaan dan program kerja yang dituangkan dalam sebuah anggaran harus merujuk pada undang-undang yang berlaku, dimana setiap turunan dari undang-undang tersebut pasti mengacu pada undang-undangnya. Bagian Humum dan Perundang-undangan, Dipenloka, Bappeda dan Inspektorat harus sinergi dengan TP4D dalam pengawalan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk kepentingan rakyat banyak. Program pemerintah dan skala prioritasnya harus berpihak kepada rakyat dan saya lihat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara saat ini telah menetapkan skala prioritas pembangunan yang pro-rakyat,” ujar Kajari .

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Edward Tampubolon, Asisten II Parsaoran Hutagalung, Asisten III Osmar Silalahi, Anggota DPRD Sahat Sibarani dan Ronald Simanjuntak serta seluruh SKPD Pemkab Tapanuli Utara. (Leonardo TSS/rel)