Pilkada Serentak 15 Februari 2017

Rakyat memilih: Pilihlah gubernur, bupati/walikota, maupun kades dengan hatimu
bukan karena uang Rp 100.000 atau Rp 200.000. =

 BATAKINDONEWS.Com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gelombang lanjutan akan dilaksanakan lagi pada 15 Februari 2017. Hal itu dinyatakan Ketua KPU Husni Kamil Malik,Jumat (5/2) di Jakarta sebagaimana dilansir KB Antara dikutip media online ini.
Menurut Husni Kamil, sebelumnya KPU telah merencanakan untuk menggelar pilkada serentak antara tanggal 8 dan 15 Februari, tapi kemudian membatalkan opsi tanggal 8 berhubung adanya perayaan keagamaan di Papua.
"Pada tanggal itu ada acara di Pekabaran Injil di Papua Barat," terang Husni.
Sebelumnya Husni menyebut penetapan waktu pemungutan suara pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017  akan dilakukan dengan cermat agar tidak berbenturan dengan perayaan keagamaan atau acara kebudayaan.
Pelaksanaan pilkada serentak 2017 kata Husni mulai dipersiapkan pada 2016 Sesuai hasil rapat pimpinan nasional KPU se Indonesia.
Tak dirinci daerah mana saja yang ikut pilkada serentak itu, apakah Kabupaten Tapanuli Utara juga ikut seperti kabar santer belakangan ini.

Dosmar Banjarnahor Buktikan "Hebat"nya di Pilkada Humbahas

 BATAKINDONEWS.COM - Tandem atau duet Dosmar Banjarnahor- Saut P Simamora itu hebat? Seperti diprediksi pada tayangan sebelum ini, balon bupati di Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang berpasangan dengan Saut P Simamora (44), akhirnya terbukti kehebatannya setelah mengungguli empat pasangan calon (paslon) lainnya. Artinya konsep "HEBAT" yang diluncurkan Dosmar-Saut untuk mendongkrak kemajuan kabupaten yang baru berusia 12 tahun itu, tak sekadar omdo. "Dosmar memang hebat, karena beliau berangkat dari kesederhanaan dan iman ber-Tuhan yang kuat," kata warga Dolok Sanggul bermarga Sihite kepada kompasianer, Rabu (10/12). Pilkada di Humbahas memang berjalan sukses. Kalau pun ada masalah yang mencuat, itu menyangkut protes dari paslon nomor urut 1, Marganti Manullang-Ramses Purba, di mana proses pelaksanaan pilkada di daerah ini sudah sarat masalah. Masalah apa? Yakni terkait keputusan KPU Humbahas yang kontroversial, dengan ditetapkannya dua pasangan calon dari partai yang sama (Golkar). Jumlah suara yang diperoleh kedua pasangan calon dari Golkar itu cukup signifikan, mencapai 36 persen, yang jelas merugikan paslon lainnya, terutama paslon nomor urut 1. Hal itu dikatakan kuasa hukum paslon Marganti-Ramses,Tommy Sihotang kepada wartawan. Dalam hal ini pihak Marganti-Ramses, segera mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Lepas dari permasalahan tersebut, inlah hasil pilkada Humbahas yang dicatat SARINGAR.Net, sampai Selasa malam (9/12). Paslon nomor urut 1 Marganti Manullang-Ramses Purba meraih suara sebanyak 27.941 suara (29 persen), paslon nomor utur 2 Dosmar Banjarnahor-Saut P Simamora meraih 30.456 suara (31,62 persen), paslon nomor urut 3, Rimso Maruli Sinaga-S.Derincen Hasugian meraih suara hanya 2.585 (2,68 persen), paslon nomor 4 Palbet Siboro-Henri Sihombing meraih 24.136 suara (25,66 persen), dan paslon nomor urut 5 Harry Marbun-Momento Nixon Sihombing meraup 11.213 suara (11,6 persen). Ada pun jumlah pemilih tetap sesuai DPT Humbahas tercatat 129.584 jiwa, dengan jumlah pemilih yang berpartisipasi hanya sebanyal 96.674 orang atau setara dengan 74,84 persen. Hasil pilkada Humbahas itu memang sesuai dengan prediksi para pengamat yang dihimpun media online ini, yang awalnya memperkirakan dari 5 paslon tersebut ada tiga yang secara kompetitif punya massa pendukung yang besar, yakni paslon Dosmar-Saut, paslon Marganti-Ramses, dan paslon Palbet-Henri. Di luar ketiga paslon itu, umumnya prediksi cenderung pesimis pada dua paslon lainnya, Harry-Momento, dan Maruli-Derincen. Apa sebenarnya yang membuat sejak awal Dosmar Banjarnahor diprediksi bakal menang di kabupaten yang diresmikan tahun 2003 saat Tapanuli Utara dipimpin Drs RE Nainggolan? Beragam komentar yang dicatat Kompasiana.com dari sejumlah warga sekitar September dan Nopember lalu. Katanya Dosmar itu populer di mata masyarakat Humbahas, dengan konsepsinya tentang HEBAT yang merupakan akronim dari pemikiran idealnya dalam memajukan Humbahas lima tahun ke depan. Selain itu ada yang mencitrakannya bagaikan Jokowi, sederhana, kalem, membaur, tidak angkuh atau arogan, dan visi misinya realistis, tak terlalu muluk. Sektor pertanian salah satu program penting yang diusung Dosmar meraih simpati masyarakat langsung diterima masyarakat yang umumnya hidup dari sektor pertanian, karena selama dua priode kepemimpinan Maddin Sihombing-Marganti Manullang, ada anggapan belum dipacu maksimal dan masih menitikberatkan pada infrastruktur. Pada hal 10 tahun itu sudah cukup lama untuk membuat kemajuan di semua lini, ujar warga lainnya seorang ibu boru Simamora yang tampaknya sangat kritis memandang prospek Humbahas. Dengan kemenangan Dosmar-Saut, suara-suara masyarakat di Dolok Sanggul mengharapkan kiranya pasangan itu segera mendapat legal standing. Juga dihimbau agar para TS (tim sukses) Dosmar tak perlu sesumbar berkaok-kaok di sana-sini secara berlebihan mendeklarasikan diri sebagai "hero" kemenangan Dosmar-Saut. Hal yang bisa memancing antipati terutama para pendukung paslon lain. "Ingkon marserep ni roha nasida, unang gabe marginjang roha manang mangasahon hamonangan ni si Dosmar," ujar salah seorang warga berusia 70 an saat berbincang di kedai kopi. Maksud ucapan lokal itu, mereka (kubu Dosmar) harus tetap rendah hati jangan menjadi angkuh tinggi hati dan menganggarkan kemenangan Dosmar, yang justru bisa memicu antipati di tengah masyarakat. Nah, para adviser atau yang namanya orang utama di lingkaran ring 1 kubu Dosmar-Saut, bolehlah mewanti-wanti harapan yang bagus itu semacam masukan yang berharga.

Artinya, Dosmar-Saut lima tahun ke depan harus membuktikan mereka tampil beda dari pemimpin pemimpin Humbahas sebelumnya. Kalau almarhum Manatap Simanungkalit itu bagus, atau Maddin Sihombing-Margati Manullang itu dinilai sudah prestatif selama 10 tahun, maka duet Dosmar-Saut mampu lebih baik dari itu. 

(Leonardo Simanjuntak/lihat juga di media online Kompasiana/Kompas.com)

eperti diprediksi pada tayangan Kompasiana.com sebelum ini, balon bupati di Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang berpasangan dengan Saut P Simamora (44), akhirnya terbukti kehebatannya setelah mengungguli empat pasangan calon (paslon) lainnya. Artinya konsep "HEBAT" yang diluncurkan Dosmar-Saut untuk mendongkrak kemajuan kabupaten yang baru berusia 12 tahun itu, tak sekadar omdo. "Dosmar memang hebat, karena beliau berangkat dari kesederhanaan dan iman ber-Tuhan yang kuat," kata warga Dolok Sanggul bermarga Sihite kepada kompasianer, Rabu (10/12). Pilkada di Humbahas memang berjalan sukses. Kalau pun ada masalah yang mencuat, itu menyangkut protes dari paslon nomor urut 1, Marganti Manullang-Ramses Purba, di mana proses pelaksanaan pilkada di daerah ini sudah sarat masalah. Masalah apa? Yakni terkait keputusan KPU Humbahas yang kontroversial, dengan ditetapkannya dua pasangan calon dari partai yang sama (Golkar). Jumlah suara yang diperoleh kedua pasangan calon dari Golkar itu cukup signifikan, mencapai 36 persen, yang jelas merugikan paslon lainnya, terutama paslon nomor urut 1. Hal itu dikatakan kuasa hukum paslon Marganti-Ramses,Tommy Sihotang kepada wartawan. Dalam hal ini pihak Marganti-Ramses, segera mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Lepas dari permasalahan tersebut, inlah hasil pilkada Humbahas yang dicatat Kompasiana.Com, sampai Selasa malam (9/12). Paslon nomor urut 1 Marganti Manullang-Ramses Purba meraih suara sebanyak 27.941 suara (29 persen), paslon nomor utur 2 Dosmar Banjarnahor-Saut P Simamora meraih 30.456 suara (31,62 persen), paslon nomor urut 3, Rimso Maruli Sinaga-S.Derincen Hasugian meraih suara hanya 2.585 (2,68 persen), paslon nomor 4 Palbet Siboro-Henri Sihombing meraih 24.136 suara (25,66 persen), dan paslon nomor urut 5 Harry Marbun-Momento Nixon Sihombing meraup 11.213 suara (11,6 persen). Ada pun jumlah pemilih tetap sesuai DPT Humbahas tercatat 129.584 jiwa, dengan jumlah pemilih yang berpartisipasi hanya sebanyal 96.674 orang atau setara dengan 74,84 persen. Hasil pilkada Humbahas itu memang sesuai dengan prediksi para pengamat yang dihimpun Kompasianer Leonardo Simanjuntak, yang awalnya memperkirakan dari 5 paslon tersebut ada tiga yang secara kompetitif punya massa pendukung yang besar, yakni paslon Dosmar-Saut, paslon Marganti-Ramses, dan paslon Palbet-Henri. Di luar ketiga paslon itu, umumnya prediksi cenderung pesimis pada dua paslon lainnya, Harry-Momento, dan Maruli-Derincen. Apa sebenarnya yang membuat sejak awal Dosmar Banjarnahor diprediksi bakal menang di kabupaten yang diresmikan tahun 2003 saat Tapanuli Utara dipimpin Drs RE Nainggolan? Beragam komentar yang dicatat Kompasiana.com dari sejumlah warga sekitar September dan Nopember lalu. Katanya Dosmar itu populer di mata masyarakat Humbahas, dengan konsepsinya tentang HEBAT yang merupakan akronim dari pemikiran idealnya dalam memajukan Humbahas lima tahun ke depan. Selain itu ada yang mencitrakannya bagaikan Jokowi, sederhana, kalem, membaur, tidak angkuh atau arogan, dan visi misinya realistis, tak terlalu muluk. Sektor pertanian salah satu program penting yang diusung Dosmar meraih simpati masyarakat langsung diterima masyarakat yang umumnya hidup dari sektor pertanian, karena selama dua priode kepemimpinan Maddin Sihombing-Marganti Manullang, ada anggapan belum dipacu maksimal dan masih menitikberatkan pada infrastruktur. Pada hal 10 tahun itu sudah cukup lama untuk membuat kemajuan di semua lini, ujar warga lainnya seorang ibu boru Simamora yang tampaknya sangat kritis memandang prospek Humbahas. Dengan kemenangan Dosmar-Saut, suara-suara masyarakat di Dolok Sanggul mengharapkan kiranya pasangan itu segera mendapat legal standing. Juga dihimbau agar para TS (tim sukses) Dosmar tak perlu sesumbar berkaok-kaok di sana-sini secara berlebihan mendeklarasikan diri sebagai "hero" kemenangan Dosmar-Saut. Hal yang bisa memancing antipati terutama para pendukung paslon lain. "Ingkon marserep ni roha nasida, unang gabe marginjang roha manang mangasahon hamonangan ni si Dosmar," ujar salah seorang warga berusia 70 an saat berbincang di kedai kopi. Maksud ucapan lokal itu, mereka (kubu Dosmar) harus tetap rendah hati jangan menjadi angkuh tinggi hati dan menganggarkan kemenangan Dosmar, yang justru bisa memicu antipati di tengah masyarakat. Nah, para adviser atau yang namanya orang utama di lingkaran ring 1 kubu Dosmar-Saut, bolehlah mewanti-wanti harapan yang bagus itu semacam masukan yang berharga.(Leonardo Simanjuntak)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/leonhard/konseptor-hebat-dosmar-yang-unjuk-kehebatan-di-pilkada-humbahas_566958c9127f618c078b1870

eperti diprediksi pada tayangan Kompasiana.com sebelum ini, balon bupati di Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang berpasangan dengan Saut P Simamora (44), akhirnya terbukti kehebatannya setelah mengungguli empat pasangan calon (paslon) lainnya. Artinya konsep "HEBAT" yang diluncurkan Dosmar-Saut untuk mendongkrak kemajuan kabupaten yang baru berusia 12 tahun itu, tak sekadar omdo. "Dosmar memang hebat, karena beliau berangkat dari kesederhanaan dan iman ber-Tuhan yang kuat," kata warga Dolok Sanggul bermarga Sihite kepada kompasianer, Rabu (10/12). Pilkada di Humbahas memang berjalan sukses. Kalau pun ada masalah yang mencuat, itu menyangkut protes dari paslon nomor urut 1, Marganti Manullang-Ramses Purba, di mana proses pelaksanaan pilkada di daerah ini sudah sarat masalah. Masalah apa? Yakni terkait keputusan KPU Humbahas yang kontroversial, dengan ditetapkannya dua pasangan calon dari partai yang sama (Golkar). Jumlah suara yang diperoleh kedua pasangan calon dari Golkar itu cukup signifikan, mencapai 36 persen, yang jelas merugikan paslon lainnya, terutama paslon nomor urut 1. Hal itu dikatakan kuasa hukum paslon Marganti-Ramses,Tommy Sihotang kepada wartawan. Dalam hal ini pihak Marganti-Ramses, segera mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Lepas dari permasalahan tersebut, inlah hasil pilkada Humbahas yang dicatat Kompasiana.Com, sampai Selasa malam (9/12). Paslon nomor urut 1 Marganti Manullang-Ramses Purba meraih suara sebanyak 27.941 suara (29 persen), paslon nomor utur 2 Dosmar Banjarnahor-Saut P Simamora meraih 30.456 suara (31,62 persen), paslon nomor urut 3, Rimso Maruli Sinaga-S.Derincen Hasugian meraih suara hanya 2.585 (2,68 persen), paslon nomor 4 Palbet Siboro-Henri Sihombing meraih 24.136 suara (25,66 persen), dan paslon nomor urut 5 Harry Marbun-Momento Nixon Sihombing meraup 11.213 suara (11,6 persen). Ada pun jumlah pemilih tetap sesuai DPT Humbahas tercatat 129.584 jiwa, dengan jumlah pemilih yang berpartisipasi hanya sebanyal 96.674 orang atau setara dengan 74,84 persen. Hasil pilkada Humbahas itu memang sesuai dengan prediksi para pengamat yang dihimpun Kompasianer Leonardo Simanjuntak, yang awalnya memperkirakan dari 5 paslon tersebut ada tiga yang secara kompetitif punya massa pendukung yang besar, yakni paslon Dosmar-Saut, paslon Marganti-Ramses, dan paslon Palbet-Henri. Di luar ketiga paslon itu, umumnya prediksi cenderung pesimis pada dua paslon lainnya, Harry-Momento, dan Maruli-Derincen. Apa sebenarnya yang membuat sejak awal Dosmar Banjarnahor diprediksi bakal menang di kabupaten yang diresmikan tahun 2003 saat Tapanuli Utara dipimpin Drs RE Nainggolan? Beragam komentar yang dicatat Kompasiana.com dari sejumlah warga sekitar September dan Nopember lalu. Katanya Dosmar itu populer di mata masyarakat Humbahas, dengan konsepsinya tentang HEBAT yang merupakan akronim dari pemikiran idealnya dalam memajukan Humbahas lima tahun ke depan. Selain itu ada yang mencitrakannya bagaikan Jokowi, sederhana, kalem, membaur, tidak angkuh atau arogan, dan visi misinya realistis, tak terlalu muluk. Sektor pertanian salah satu program penting yang diusung Dosmar meraih simpati masyarakat langsung diterima masyarakat yang umumnya hidup dari sektor pertanian, karena selama dua priode kepemimpinan Maddin Sihombing-Marganti Manullang, ada anggapan belum dipacu maksimal dan masih menitikberatkan pada infrastruktur. Pada hal 10 tahun itu sudah cukup lama untuk membuat kemajuan di semua lini, ujar warga lainnya seorang ibu boru Simamora yang tampaknya sangat kritis memandang prospek Humbahas. Dengan kemenangan Dosmar-Saut, suara-suara masyarakat di Dolok Sanggul mengharapkan kiranya pasangan itu segera mendapat legal standing. Juga dihimbau agar para TS (tim sukses) Dosmar tak perlu sesumbar berkaok-kaok di sana-sini secara berlebihan mendeklarasikan diri sebagai "hero" kemenangan Dosmar-Saut. Hal yang bisa memancing antipati terutama para pendukung paslon lain. "Ingkon marserep ni roha nasida, unang gabe marginjang roha manang mangasahon hamonangan ni si Dosmar," ujar salah seorang warga berusia 70 an saat berbincang di kedai kopi. Maksud ucapan lokal itu, mereka (kubu Dosmar) harus tetap rendah hati jangan menjadi angkuh tinggi hati dan menganggarkan kemenangan Dosmar, yang justru bisa memicu antipati di tengah masyarakat. Nah, para adviser atau yang namanya orang utama di lingkaran ring 1 kubu Dosmar-Saut, bolehlah mewanti-wanti harapan yang bagus itu semacam masukan yang berharga.(Leonardo Simanjuntak)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/leonhard/konseptor-hebat-dosmar-yang-unjuk-kehebatan-di-pilkada-humbahas_566958c9127f618c078b1870

DPR Sahkan Perppu, Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat

Kompleks DPR-RI =

  JAKARTA,Eskpresiana- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Perppu Pilkada menjadi UU Pilkada, Selasa (20/1). Sepuluh fraksi di DPR menyetujui Perppu tersebut.

Sikap ini berbeda dengan kondisi pada waktu UU Pilkada disahkan, pertengahan 2014 lalu. Saat itu, lima fraksi yang berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) kompak menolak pelaksanaan pilkada langsung tetapi diganti dengan pilkada lewat DPRD.

Kondisi itu membuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Perppu untuk mengembalikan bahwa Pilkada tetap langsung dipilih rakyat.

Peneliti dari lembaga survei Lingakaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby mengemukakan, pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU sebagai langkah baik DPR di awal tahun 2015 untuk mengembalikan trust publik terhadap DPR.

"Sejak penolakan pilkada langsung dan munculnya DPR tandingan, parlemen kehilangan pamor. Publik menilai DPR lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai," kata Adjie di Jakarta, Rabu (21/1).

Ia menegaskan, dengan pengesahan Perppu Pilkada, partai-partai di DPR khusunya yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukan ke publik bahwa persetujuannya terhadap pilkada langsung bukan hanya karena deal politik dengan dengan mantan Presiden SBY dan Partai Demokrat.

Sikap persetujuan itu karena keinginan partai tersebut mengakomodasi kepentingan publik luas.

"Bukti lanjut dari akomodasi publik itu adalah dengan mempercepat proses revisi uu pilkada agar secepatnya diterapkan dalam pilkada serentak 2015. Kita menunggu proses itu dari DPR nanti," tuturnya.(sp/LS)

Luhut Panjaitan Jadi Kastaf Kepresidenan, Teka-Teki pun Terjawab

Luhut B Panjaitan (ggle)

  EKSPRESIANA- Sejak Kabinet Jokowi dilantik beberapa waktu lalu, banyak yang bertanya-tanya dengan wajah masam," lho, kok tak ada yang dari orang Batak ya. Kenapa." Dari Sumut hanya ada satu nama yakni Yasona Laoly. Rasa penasaran itu berkepanjangan, dan hal itu dianggap wajar mengingat, dalam perahu partai pengantar Jokowi-JK menuju RI-1 dan RI-2, cukup menonjol sejumlah tokoh orang Batak.

 Jika hal itu dianggap teka-teki, maka tepat pada akhir tahun 2014, teka-teki itu terjawab sudah. Salah satu tokoh orang Batak yang namanya cukup menonjol, Luhut Binsar Panjaitan, tiba-tiba dilantik menduduki posisi yang cukup strategis di Istana Negara. 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan dilakukan pada pukul 13.05 WIB, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/12). 
Dengan jabatan tersebut, Luhut yang juga mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, akan mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri. 
Pelantikan Luhut dihadiri pimpinan lembaga negara di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.  
Turut hadir menteri Kabinet Kerja di antaranya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

 Di tengah masyarakat seputaran Tapanuli khususnya,kabar pelantikan Jenderal Luhut Panjaitan menjadi Kepala Staf Kepresidenan mendapat sambutan hangat.(LS)

?

Presiden Jokowi Tegaskan: Pilkada Langsung Harga Mati!

Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Boss Facebook di Jakarta=

EKSPRESIANA. Presiden Joko Widodo mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Atas alasan itu pula, Jokowi berjanji akan melakukan komunikasi intensif demi menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Sebagai Presiden RI saya akan menjalin komunikasi politik yang lebih intensif dengan Parlemen untuk saling menyetujui kesepakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014," tegas Jokowi dalam fanpage Facebooknya, Kamis (4/12).

Jokowi beralasan, pilkada merupakan buah paling manis dalam pelaksanaan demokrasi di Tanah Air. Jika itu dibredel, maka rakyat tak bisa ikut serta dalam memilih pemimpinnya.

"Pada prinsipnya Pilkada langsung tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini adalah buah paling manis dalam demokrasi kita, kalau Pilkada Langsung dibredel kemudian digantikan Pilkada Tidak Langsung, rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, dimana rakyat diasingkan dari hak-hak nya berdemokrasi," tulis Jokowi.

Menurutnya, hanya dengan pilkada langsung pula, rakyat dapat mengetahui lebih dalam sosok yang akan dipilihnya.

"Dengan pilkada langsung, pelan-pelan akan kita dapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat." (mdk)

Effendi Simbolon Minta Tiga Menteri Jokowi Dipecat.Kenapa?

Effendi Simbolon (sp)=

 EKSPRESIANA- Ini mungkin bisa dianggap banyak orang kejutan. Karena tokoh senior partai pengusung Presiden terpilih Jokowi yang namanya Effendi Simbolon, dan pernah menjadi calon Gubsu yang kalah versus Gatot pada Pilgubsu 2013 lalu, tiba-tiba bersuara keras mengomentari tiga menteri kabinet Jokowi.
 Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mendesak Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memecat menteri BUMN Rini Soemarno, menteri  ESDM Sudirman Said dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil dari kabinet kerja Jokowi-JK. Pasalnya, ketiganya dapat merusak dan merongrong pemerintahan Jokowi-JK. Pernyataan Effendi itu menyentak karena apa yang diomongkan Effendi menyangkut moralitas orang yang dikecamnya. Masyarakat pun terperangah, apalagi Effendi dikenal bicara bukan sembarangan tanpa argumen yang jelas.

Terkait Rini,misalnya, Effendi menilai dapat merusak pemerintah Jokowi karena dinilai rakus dan bisa lupa daratan.

“Ya ini lah orang itu (Rini) kalau sudah rakus, sudah lupa daratan, nggak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan Jokowi. Jokowi jangan segan-segan mereshufel dia,”ujarnya dalam diskusi "Polemik Bola Panas BBM" di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, jakarta Pusat pada Sabtu (15/11)

Selain Rini, Effendi juga menyebutkan kroni Rini, yakni Sudirman Said dan Sofyan Djalil dikeluarkan dari kabinet kerja.

“Saya dari awal beberapa minggu lalu sudah sampikan siapa Rini Sumarno, Sudirman Said, Sofyan Djalil. Jangan lah mereka. Mereka ini bukan gelap lho. Mereka ini penumpang punya maniefest, boarding pass, punya tiket. Kalau penumpang gelap dia tidak ada manifest, boarding pass, dan tiketnya. Kalau ini punya,”jelasnya.

Effendi juga berpendapat orang-orang tersebut hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.

"Gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah. Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet," tegasnya.(sumber:sp)

Kata Ruhut: FPI Berkali-kali Anarkis,Bubarkan Saja!

Sang Ruhut Sitompul =

EKSPRESIANA -Hiruk pikuk soal FPI dan Ahok, rupanya membuat Si Raja Minyak Poltak merasa perlu angkat bicara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul spontan mendukung pembubaran organisasi Front Pembela Islam seperti yang diusulkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"FPI itu tidak hanya anarkis satu atau dua kali. Tapi sudah berkali-kali. Kalau saya bilang bubarkan saja," ujar Ruhut saat dihubungi Tempo, Jumat, 14 November 2014.

Menurut Ruhut, FPI sudah tidak mencerminkan organisasi kemasyarakatan yang berperilaku baik. Mereka selalu buat anarkis. "Anarkis tapi hanya jago kandang. Terus beraninya ramai-ramai."

Meski demikian, Ruhut mengaku tidak pernah ada hujatan atau pengalaman buruk dengan FPI. Namun, kata Ruhut, dia menilik perilaku buruk FPI selama ini patut untuk dibubarkan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Ihwal penolakan FPI terhadap Ahok yang akan menjadi gubernur. Ruhut menganggap tidak ada alasan kuat FPI untuk menolak-nolak. "Wong secara konstitusi Ahok berhak jadi gubernur. Enggak ada yang masalah," ujarnya.

Bahkan Ruhut menyindir sikap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mendukung FPI menolak Ahok sebagai anggota yang tidak mengerti mekanisme. "Itu mereka enggak mengerti mekanisme. Mereka enggak berani lawan Ahok makanya lewat FPI," ujar Ruhut. Kalau Ruhut sudah ngomong, memang pedasnya melebihi cabe rawit, akan banyak yang kebakaran kumis dan terganggu tudurnya. Ruhut,Ruhut,Ruhuuut...Itulah Ruhut, kata jutaan pengagum dia kali.(sbr:tmp.co)

Prabowo Menghormat Jokowi! Politik Negarawan Yang Santun

Prabowo menghormat Jokowi. Cermin politik kenegarawanan yang santun
(detik)

JAKARTA-EKSPRESIANA= Inilah politik kenegarawanan yang santun dan perlu dicontoh di masa depan. Dua tokoh yang berkompetisi pada pilpres 2014, yang memicu multi opini dan trik politik, dan melejitkan suhu politik ke level terpanas, akhirnya bertemu dalam suasana kenegarawanan yang mungkin mengejutkan banyak pihak.
  Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget saat Ketua Umum Partai Gerindra memberikan salam hormat saat bertemu di kediaman orangtua Prabowo, di Jakarta, Jumat (17/10).

“Saya kaget beliau memberi salam seperti itu. Namun, intiny, yang saya rasakan, media nasional, media lokal, bahkan media asing menyampaikan situasi politik genting, panas, dan membara. Saya buktikan Pak ARB, ketemu Pak Prabowo. Sebelumnya, Ketua DPR, Ketua MPR. Gak ada masalah apa-apa,” katanya, saat menghadiri peluncuran buku "Revolusi Mental untuk Transformasi Bangsa,” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (17/10).

Mengapa baru bertemu Prabowo? Jokowi mengatakan, dirinya bertemu pimpinan partai Golkar Aburizal Bakrie karena alasan sepele. “Partai Golkar kan lebih besar dari Gerindra,” ucapnya.

Dia mengatakan, pertemuan dengan Prabowo merupakan silaturahmi dirinya. “Saya merangkul semua. Pak Prabowo menyambut dengan baik. Beliau malah mengundang saya ke Hambalang,” katanya. (sp)

DPR Diibaratkan Lembaga Pemasyarakatan (LP)

LUCIUS KARUS (SP) ==

EKSPRESIANA= Baru 15 hari dilantik, wajah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI langsung tercoreng.
Lembaga negara itu tiba-tiba berubah menjadi “lembaga pemasyarakatan atau keranjang sampah” ketika Kontras melansir 242 nama anggota DPR RI periode 2014-2019 yang terlibat berbagai kasus.
Peneliti senior Formappi, Lusius Karus di Jakarta, Rabu (15/10), mengatakan, catatan 242 nama anggota DPR bermasalah itu seolah-olah menjadikan DPR sebagai "keranjang sampah" manusia bermasalah.
“DPR sebagai lembaga perwakilan akan sulit berkinerja maksimal dengan jumlah orang bermasalah sebanyak itu. DPR akan menjadi lembaga yang sibuk dengan urusan personal para anggota,” katanya.
Lebih parah lagi, DPR dengan kekuasaan super yang mereka miliki, berpotensial menyalahgunakan wewenang demi membereskan kasus pribadi.
“Saya melihat kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat tinggi ketika 242 anggota bermasalah. Mereka akan memanfaatkan fungsi-fungsi dewan untuk meloloskan diri dari jeratan masalah,” katanya.
Lusius lebih jauh mengatakan, DPR kemudian menjadi seperti "lembaga pemasyarakatan" dimana orang-orang bermasalah disatukan dalam satu tempat.
Dengan potret buram seperti itu, lima tahun ke depan, DPR tak akan banyak memberikan optimisme kepada rakyat. Fungsi representasi mereka hampir pasti cacat ketika wakil rakyat itu bermasalah.
“Saya mengusulkan agar 242 nama yang dirilis Kontras disebarkan ke dapil masing-masing.Dengan itu diharapkan agar konstituen sendiri mendesak pencabutan mandat wakil yang mereka pilih saat pemilu,” katanya.
Hanya hukuman dari konstituen, kata dia, yang bisa memberikan efek jera pada anggota DPR yang bermasalah.
“Walaupun mekanismenya tak diatur tegas oleh UU, tapi penolakan dari konstituen akan mendorong langkah nyata dari parpol untuk melakukan pemecatan,” katanya.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 242 anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah kasus, dari kasus pelanggaran HAM sampai kasus korupsi.


"Jenis-jenis catatan buruk anggota DPR ini, antara lain, pernah menjadi tersangka korupsi, mereka juga diduga terlibat kasus korupsi, aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, juga pernah merima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memililki catatan absen yang buruk sejak menjabat sebagai angoota DPR pada periode sebelumnya," kata Deputi KontraS Farah Fathurrahmi di kantor Kontras, Menteng, Jakarta, pada Selasa (14/10).


Farah mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Kontras, anggota DPR-RI yang memiliki catatan buruk berasal dari FPDI-P (57 orang), Fraksi Partai Golkar (44 orang), Fraksi Partai Demokrat (37 orang), Fraksi Partai Gerindra (24 orang), FPPP (20 orang), FPKS (18 orang), FPAN (16 orang), FPKB (11 orang), dan Fraksi Partai NasDem (9 orang). [Sp)

Presiden RI, Masihkah Rakyat Yang Memilih Langsung?

Theo Sambuaga, membantah itu -

Koalisi Merah Putih (KMP) telah menguasai pimpinan DPR dan MPR.
Upaya penguasaan dua lembaga itu dicurigai untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden (pilpres) yaitu dari pilpres yang dipilih langsung rakyat ke pilpres yang dipilih MPR seperti pada era Orde Baru lalu. Jika itu terjadi, maka sempurna sudah semua sistem politik ketatanegaraan di negeri kembali ke zaman Orde Baru.

Apalagi KMP telah berhasil mengubah pilkada langsung menjadi pilkada yang dipilih DPRD seperti zaman Orde Baru.

Atas tuduhan dan kecurigaan itu, KMP membantahnya. KMP menjamin tidak akan mengubah mekanisme pilpres dari sistem langsung ke mekanisme dipilih MPR.

"Tidak ada pemikiran seperti itu, baik di Golkar maupun di KMP. Kami akan kawal supaya terus berlanjut karena bagian dari kehidupan demokrasi dan merupakan kehendak rakyat," kata salah seorang tokoh KMP, Theo Sambuaga di Jakarta, Rabu (8/8).

Ia menegaskan, rumors yang menyebut KMP akan mengubah UUD 1945 untuk mengubah mekanisme pilpres adalah tidak benar. KMP sama sekali tidak punya rencana dan agenda mengubah mekanisme pilpres.

"Golkar akan terus jaga supaya tetapi dilakukan secara langsung. Itu kehendak rakyat yang tidak bisa dipotong dan dihalangi," kata Theo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar (PG).


Sebagaimana diketahui, Golkar adalah salah satu pendukung utama KMP. Bahkan Ketua Umum PG Aburizal Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Presidium KMP.(sp)

Wanita Anggota DPRD Ini Tak Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Fatimah Hutabarat (59) yang oleh banyak orang Batak dipuji sebagai “Srikandi Tanah Batak” (Baca: artikel Fatimah Hutabarat Derita Penjara Menuju Kursi DPRD), bukan berarti harus merasa senang dan berjingkrak-jingkrak, setelah DPR-RI mensahkan revisi UU Pilkada, yang semula pilkada langsung berubah menjadi pilkada melalui DPRD, seperti zamannya Orde Baru.
Fatimah dalam bagian khusus perbincangan dengan blog Ekspresiana, Selasa (30/9), menegaskan,” Tidak, saya bukannya senang dengan putusan itu. Walaupun saya sudah lolos menjadi anggota DPR (D) dari Partai Nasdem, bukan berarti saya senang. Karena sejak awal komitmen saya adalah pro rakyat, dan saya tidak bergeser dari komitmen itu. Kalau ada anggota DPRD yang senang dengan itu, merekalah itu, tapi saya tidak,” tegas Fatimah tokoh reformasi Tapanuli Utara itu dengan mimik serius.
Fatimah mengurai kembali perjuangan reformasi yang membuahkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. “Itu sudah berlangsung dengan baik walau usia pelaksanaannya belum lama. Dan rakyat telah menikmati hak kedaulatannya memilih figur kepala daerah yang menurutnya terbaik. Kalau tiba-tiba sekarang sistem pemilihan langsung itu dikembalikan ke sistem lama dipilih DPRD, itu tak lagi sejalan dengan jiwa reformasi yang diperjuangkan dengan susah payah,” kata Fatimah yang mendeklarasikan Aliansi Masarakat Pro Demokrasi (AMPD) Tapanuli Utara, dan sekarang diberi mandat menjadi ketua Partai Nasdem.
Lebih tegas dikatakan Fatimah lagi, “jika ada yang menyebut diberlakukannya pemilihan pilkada melalui DPRD merupakan kemunduran berdemokrasi, ya saya setuju dengan pendapat itu. Bahkan saya tegaskan dikembalikannya sistem lama itu telah merobah demokrasi yang sedang kita kembangkan mmenjadi mentah kembali. Artinya sudah berubah seratus delapan puluh derajat dari cita-cita perjuangan reformasi itu,” ujar Fatimah yang juga pengusaha hotel Hineni, satu-satunya hotel bernuansa paling nyaman di Tarutung.
Dengan kegigihan Fatimah dan segenap kader Partai Nasdem, partai besutan Surya Paloh itu berjaya mengantarkan lima orang kadernya duduk di DPRD Tapanuli Utara. Bahkan, Fatimah memenuhi syarat sesuai perolehan suaranya untuk duduk menjadi unsur pimpinan, dengan posisi wakil ketua. “Hanya sedikit suara lagi Partai Nasdem sudah bisa mengantarkan ibu Fatimah menjadi ketua DPRD, paling 91 suara lagi itu sudah terwujud,” kata seorang kader Nasdem menggambarkan sukses Nasdem merebut simpati masyarakat di lapisan graas root (akar rumput). Ke depan, para kader dan simpatisan Nasdem yakin partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia.
   “Jadi ibu tak sependapat atau tak setuju dengan diberlakukannya lagi pilkada melalui DPRD, pada hal ibu sudah dilantik menjadi anggota DPRD?” tanya Kompasiana mengulangi.
   “Tidak, saya tak setuju itu,” kata Fatimah dengan tegas.” Biarpun saya sudah anggota DPRD tapi saya tetap komit dengan perjuangan saya menyahuti aspirasi rakyat. Kita lihat saja sekarang, banyak yang protes terhadap keputusan itu, ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia kecewa dengan putusan itu, dan bahwa rakyat merasa hak demokratisnya telah dirampas,” tandas wanita yang juga pengusaha properti itu. Dan ia menambahkan,’ kalau masih bisa dibatalkan saya kira lebih baiklah revisi UU Pilkada itu dibatalkan lagi, dan dikembalikan ke pemilihan langsung lagi. Itu kalau pembatalannya masih memungkinkan seperti diperjuangkan banyak elemen sekarang ini,” harapnya. (LS)

Pilkada Oleh DPRD, Politik Uang Bisa Miliaran Per Orang. Bah!

Wanda Hamidah (kps.com)

Gonjang-ganjing pendapat dan perdebatan seputar RUU Pilkada tampaknya makin seru. Banyak yang setuju pilkada dikembalikan sperti dulu, melalui DPRD. Tapi lebih banyak dan lebih semarak lagi yang protes, tak setuju. Salah satu pendapat yang mungkin lebih gamblang adalah apa yang dicetuskan Wanda Hamidah, mantan anggota DPRD DKI, yang diturunkan EKSPRESIANA berikut ini sebagai salah satu top news politik nasional, seperti dirilis Kompas.Com:

 Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, tak sepakat dengan pandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghapus politik uang. Dia justru menilai, jika kepala daerah dipilih DPRD, praktik politik uang akan semakin masif.

"Jangan salahkan money politic. Maaf ya, kalau pilkada lewat DPRD, satu orang bisa dapat 10 M, 20 M," kata Wanda, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/9/2014) malam.

Jika mempermasalahkan politik uang dalam pilkada langsung, lanjut Wanda, partai politik harus mencari kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Wanda mengatakan, dengan cara ini, politik uang dapat diminalisasi.

"Mereka harus memilih kader yang ingin bekerja untuk rakyat, yang sudah terbukti. Contoh Bima Arya di Kota Bogor karena dia dicintai rakyat dan mau bekerja untuk rakyat," ujar mantan politisi Partai Amanat Nasional itu.

Menurut Wanda, politik uang di DPRD sudah menjadi rahasia umum. Selain itu, kata dia, kepala daerah justru akan mengabdi kepada DPRD dibandingkan kepada rakyatnya.

Polemik soal mekanisme pemilihan kepala daerah mencuat karena dalam RUU Pilkada dimuat perubahan dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD. RUU ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang mewacanakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pasca-pilpres, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Belakangan, Partai Demokrat mengubah sikapnya dan mendukung pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. (EKSPRESIANA/Kompas.Com)

Jika Pilkada Kembali ke DPRD, Akan Digugat ke MK

Ahli hukum Tata Negara Refly Harun saat berorasi di Bundaran HI
Jakarta Pusat, menentang Pilkada dikembalikan ke DPRD

  Gonjang-ganjing seputar RUU Pilkada, tampaknya mulai memanas. Ada kubu yang ngotot sistem pilkada dikembalikan kepada DPR/DPRD, dan yang lebih keras ada kubu yang menolak mentah-mentah dan berkeras sistem pemilihan langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan. Ini terkait soal maju mundurnya demokrasi di Indonesia. Bagaimanakah endingnya, di saat-saat suksesi kepemimimpinan nasional sudah di depan mata rakyat Indonesia. Berikut petikan terbaru Ekpresiana dari perkembangan di Jakarta:

 - Koalisi Kawal RUU Pilkada akan mengajukan uji materi undang-undang (judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi (MK), apabila Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Jika (RUU Pilkada) tetap disahkan, kami siap ajukan judicial review ke MK," ujar pakar hukum tata negara, Refly Harun, saat ditemui dalam aksi dukungan pilkada langsung di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).
Menurut Refly, sebelum undang-undang pilkada benar-benar diputuskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya mengambil sikap tegas untuk menolak pilkada melalui DPRD. "Kalau ternyata Pak SBY memilih sebagai politisi, bukan sebagai negarawan, kami siap mengawal putusan ini hingga ke Mahkamah Konstitusi," kata Refly.
Refly menengarai, ketentuan tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sarat dengan kepentingan politik. Partai politik akan merasa dirugikan jika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Menurut dia, tidak heran jika banyak kepala daerah yang akan keluar dari partainya demi pemilu yang demokratis.
Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Menurut Titi, jika pilkada tetap diputuskan melalui DPRD, maka Koalisi Kawal RUU Pilkada yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat akan mengajukan uji materi melalui MK.(EKSPRESIANA/sumber: Kompas.Com)

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Polemik RUU Pilkada

Riwayat Pilkada Langsung Bakal Tamat?

Pemilihan langsung (SH News)

 JAKARTA -  Demokrasi itu dinamis, itu benar. Para elit politik kerjanya bisa mengobok-obok sebuah peraturan perundang-undangan untuk diubah sesuai visi yang baru. Agaknya itu yang bakal terjadi sehubungan dengan munculnya wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah langsung, ke sistem tempo dulu, yakni dipilih DPR/DPRD yang terhormat. Prokontra pun bergulir. Adalah PDI Perjuangan yang ngotot mempertahankan pilkada langsung dipilih rakyat jangan diubah. Partai besutan Megawati ini berpendepat, jika sistem itu dikembalikan ke zaman Orde Baru, itu langkah mundur demokrasi di Indonesia. Para pengamat demokrasi ramai-ramai meluncurkan opininya, jika itu terjadi (pilkada dipilih legislatif), maka tamatlah riwayat pemilihan langsung, yang sama artinya mengangkangi kedaulatan rakyat.
 Sebelumnya, putra Guruh Soekarnoputra, seperti juga dilansir blog anyar ini, telah melontarkan pandangannya, bahwa pemilihan langsung yang diberlakukan di Indonesia telah mengingkari Pancasila.Tampaknya pendapat Guruh itu mengundang ide baru agar sistem pilkada langsung itu diubah lagi ke sistem lama, dipilih legislatif.
  Pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD tidak sesuai sistem presidensial yang dianut Indonesia. Pilkada oleh DPRD juga tidak akan mengurangi praktik politik uang dan korupsi kepala daerah. Perubahan cara memilih kepala daerah seperti itu hanya akan mengangkangi kedaulatan rakyat yang ada dalam pilkada langsung oleh rakyat. Demikian pandangan sebagian orang.

Karena itu, dalam pembahasan RUU Pilkada, DPR diminta untuk tetap mempertahankan mekanisme pilkada yang diterapkan saat ini. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang, Hasyim Asyari, Jumat (5/9), mengatakan berdasarkan konstitusi, Indonesia menganut sistem presidensial. Salah satu ciri sistem presidensial adalah presiden sekaligus penguasa eksekutif dipilih langsung oleh rakyat.

Hal ini berbeda dengan sistem parlemeneter. Parlemen dipilih langsung oleh rakyat, kemudian parlemen yang memilih presiden.

"Untuk menegaskan dan menjaga konsistensi sistem pemerintahan presidensil, dalam pengisian jabatan kepala daerah sebagai pemimpin pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan melalui pemilu langsung, bukan oleh parlemen," ucapnya.

Menyangkut argumentasi sejumlah fraksi DPR yang berpendapat bahwa pilkada langsung menyebabkan borosnya anggaran dan ongkos politik yang tinggi, menurut Hasyim, hal itu tidak berhubungan. Biaya yang tinggi bisa dikurangi dengan pelaksanaan pilkada serentak.

Pemilu DPRD Provinsi, DPR, kabupaten/kota diselenggarakan pada hari yang sama dengan pilkada gubernur dan wali kota. Dengan demikian, tiga pemilihan dijadikan satu sehingga menghemat logistik sekaligus honor penyelenggara pemilu.

Sikap sejumlah partai yang berubah setelah pemilu presiden (pilpres) dalam menyikapi RUU Pilkada patut disayangkan. Hitung-hitungan politik dalam menyusun UU menyebabkan banyak UU di negara ini tidak efektif dijalankan dan malah terus membuka ruang terjadinya proses korupsi.

Bukan Solusi
Direkrut Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani, menilai pilkada oleh DPRD bukan solusi menekan praktik politik dan korupsi pemerintah daerah. Persoalan politik uang dan maraknya korupsi kepala daerah merupakan akibat gagalnya partai politik (parpol) berbenah diri dan menyiapkan kader pemimpin yang baik.

“Akar masalah itu bukan sistem pilkada langsung, melainkan karena transaksionalnya parpol dalam merekrut calon kepala daerah," ujar Sri.

Awal mula biaya politik tinggi karena perilaku parpol yang meminta mahar kepada orang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Bahkan, untuk membayar biaya "sewa perahu" yang besar, seorang calon kepala daerah sering kali harus meminta pendanaan dari pihak lain.

Politikus PDIP, Eva Sundari mengungkapkan, partainya tidak menyetujui pilkada oleh DPRD karena hal itu sama saja dengan upaya pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi.

Lagipula, tanpa pemilu langsung oleh rakyat maka tidak mungkin muncul tokoh-tokoh pemimpin yang disukai rakyat seperti Joko Widodo atau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Kita tidak akan menemukan lagi tokoh-tokoh yang memang lahir dari rakyat," katanya.

Ia memandang, konstelasi sikap parpol terhadap RUU Pilkada lebih karena polarisasi kepentingan politik pascapilpres. Seharusnya, Eva mengutarakan, semua polarisasi tersebut berhenti setelah semua proses pilpres berakhir.

Sebelum pelaksanaan pilpres, semua partai menyepakati pilkada langsung oleh rakyat pada tingkat kabupaten/kota. Namun, pascapilpres, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menolak pilkada langsung oleh rakyat.

Mereka adalah anggota Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bersama PKS. Partai-partai tersebut yakin, dengan perolehan suara mereka saat ini, akan lebih mudah memenangi pilkada oleh DPRD.

“Perubahan sikap ini merupakan kelanjutan dari pilpres karena pihak Koalisi Merah Putih kalah sehingga ingin merebut kekuasaan di daerah,” kata pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad.

Hal ini dilakukan karena sentimen dan manuver politik ketidakpuasan dengan keadaan. Diduga hal tersebut adalah manuver politik Partai Golkar dan Partai Gerindra karena menganggap perolehan suara mereka cukup signifikan di daerah.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya menyetujui wacana tersebut berdasarkan kajian yang sudah lama dilakukan. “Kesimpulan sementara, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi rakyat dan kehidupan yang tenteram dalam berbangsa dan bernegara," tutur Bambang. (EKSPRESIANA/Sumber: SH News)

POLITIK : Pemilu Indonesia Lampaui Pemilu Amerika

MPO.CO, Surabaya - Kendati hasilnya digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Joaquin Monserrate, memuji tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu presiden 2014. Dengan jumlah total pemilih mencapai 133.577.277, kata Monserrate, Indonesia menumbangkan rekor jumlah partisipan pemilu presiden yang sebelumnya dipegang oleh Amerika pada 2008.

Dalam pemilu yang mengantarkan Barack Obama ke Gedung Putih itu, ujar dia, total pemilih di Negara Abang Sam berjumlah 131.071.135. Pemilu itu diikuti dua partai besar, Demokrat dan Republik, ditambah beberapa partai kecil. "Selama enam tahun rekor itu bertahan, dan baru dipecahkan oleh Indonesia," kata Monserrate di sela-sela halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Untung Suropati, Surabaya, Kamis sore, 21 Agustus 2014.

Dengan partisipasi pemilih sebanyak itu, menurut Monserrate, Indonesia memegang rekor pemilih pemilu terbanyak di dunia. Dengan demikian, suka atau tidak suka, Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar karena masyarakatnya percaya pada sistem pemilihan langsung. "Namun, pada pemilu Amerika 2016, rekor itu akan kami ambil kembali," ujarnya sambil tertawa. (Baca berita lainnya: Ini Harapan Tim Kuasa Hukum Prabowo Soal MK)

Monserrate menambahkan, pemerintah Amerika siap bekerja sama dengan siapa pun Presiden P

Halalbihalal di halaman belakang rumah dinas Monserrate tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, akademisi, pengasuh pondok pesantren, dan beberapa aktivis hak asasi manusia. Halalbihalal digelar secara sederhana dengan hidangan berupa kudapan ringan dan es buah.Dalam sambutannya, Saifullah memuji Monseratte yang menggelar halalbihalal kendati bukan muslim. Menurut Saifullah, halalbihalal merupakan budaya khas Islam di Indonesia yang dapat menyatukan umat dari berbagai keyakinan. "Di Timur Tengah sendiri, halalbihalal malah tidak ada. Jadi ini khazanah Islam Nusantara yang harus tetap dilestarikan," katanya. (Baca juga: Satgas PDIP Siaga Satu)

Indonesia yang terpilih. Sejauh ini Amerika telah menjalin hubungan amat baik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami siap menjalin hubungan yang lebih baik dengan presiden baru," katanya.

Guruh Soekarnoputra: Pemilu Langsung Ingkari Pancasila

 

Guruh Soekarnoputra dan pendapat baru

   Putra Presiden Soekarno, Guruh Soekarnoputra menyatakan tidak sepakat dengan sistem pemilu langsung yang diterapkan sejak 2004. "Sistem pemilu langsung sama saja mengingkari sila keempat Pancasila yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan," kata Guruh dalam acara "Musyawarah Relawan Nasional" di Hotel Grand Cempaka pada Kamis, 21 Agustus 2014.

Sila keempat tersebut, Guruh menjelaskan, mengandung makna yang paling hakiki dari demokrasi ala Indonesia. Artinya, sistem demokrasi yang paling pas dengan jati diri Bangsa Indonesia ialah musyawarah untuk mencapai mufakat.

Lebih lanjut, Guruh menyampaikan makna dari sila keempat itu bila diterjemahkan langsung dalam kehidupan demokrasi, ialah menjunjung tinggi keterwakilan sebagai cara untuk memilih pemimpin negeri. "Namun tentu saja keterwakilan yang didasarkan atas rasa kebijaksanaan yang ada dalam diri wakil-wakil rakyat," ujarnya.

Maka Guruh tak heran ada masalah setelah pemilu langsung diterapkan. Contohnya, kata Guruh, sistem noken yang diterapkan di Papua, sebenarnya mewakili prinsip sila keempat Pancasila. Namun sistem noken akhirnya digugat di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilu presiden. (TEMPO.CO)