GKR Hemas: Banyak Kepala Daerah Jadi ATM Penegak Hukum !

Gusti Kanjeng Ratu Hemas =

[JAKARTA-EKSPRESIANA)- Info ini tidak main-main, karena setidaknya mengindikasikan situasi terpendam yang tak dilihat mata tapi dilihat hati terkait birokrasi di negeri ini. Adalah Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyatakan dirinya mendapat banyak keluhan dari kepala-kepala daerah yang takut melaksanakan proyek pembangunan di daerah karena sering diganggu aparat penegak hukum setempat.

“Pemerintah harus segera mengatasi masalah kelemahan penegakan hukum di daerah yang mengakibatkan program pembangunan terhambat. Banyak gubernur, walikota, dan bupati saat ini takut melaksanakan proyek pembangunan karena dibayangi oleh modus asal tuduh dan asal periksa oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, daripada mendatangkan masalah, banyak yang memilih menunda pekerjaan,” kata Ratu Hemas di ruang kerjanya di Jakarta, Selasa (6/1). Statemen tokoh wanita ini sungguh ironis dan memprihatinkan, jika hal itu benar-benar kenyataan.

Menurut Hemas, para kepala daerah ini mengaku sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun dalam praktik di daerah hal itu sering dilaksanakan secara berlebihan.

“Cukup dengan satu surat kaleng terhadap satu proyek, seorang kepala daerah sudah bisa menjadi terperiksa dan disidik secara intensif. Hal ini bukan saja sangat mengganggu pekerjaan, tapi ditenggarai merupakan cara oknum aparat hukum memeras kepala daerah,” katanya.

Bagi para kepala daerah, modus ini bukan hal baru. Namun, saat ini, dirasa telah makin meresahkan.

Bila tidak segera diatasi, Hemas mengatakan, maka kepala daerah rawan dijadikan ATM dan pembangunan dapat terbengkalai.

Untuk itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah memberdayakan badan atau lembaga tertentu yang dapat melakukan pengawasan terhadap prilaku penegak hukum di daerah. Baik tingkat propinsi, kabupaten, maupun kota.

Hemas mencontohkan, untuk kejaksaan ada Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya maupun di luar tugas.

Sedangkan di kepolisian ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Kedua lembagai ini dapat ditingkatkan pemberdayaannya.

Bila dianggap masih kurang berdaya, sebagaimana kesan umum masyarakat saat ini terhadap kedua lembaga tersebut, maka pemerintah dapat mendorong Ombusdman Republik Indonesia (ORI) meningkatkan fokus pengawasan pada prilaku aparat hukum di seluruh daerah.

Sesuai UU Nomor 73 Tahun 2008, ORI merupakan lembaga pengawas eksternal yang independen dengan kewenangan pengawasan pelayanan publik. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mencapai cita-cita tata pemerintahan yang baik (good governance).

Karena itu, ORI memungkinkan diberdayagunakan mengawasi kerja aparat hukum di daerah, terutama dalam hal yang mengindikasikan adanya modus atau motif memeras kepala daerah atau tujuan menyimpang lainnya.

ORI selama ini terkesan hanya dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kinerja aparat dalam hal pelayanan publik. Namun, laporan tahunan ORI menunjukkan adanya pengaduan dari instansi juga. Dalam hal ini, para kepala daerah dapat memanfaatkan keberadaan ORI.

Hal ini dapat terus ditingkatkan dengan dukungan kuat Pemerintah pusat. Apalagi, ORI juga dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Informasinya bisa melalui media atau pemberi informasi dari dalam (whistle blower). Rekomendasinya pun, sesuai Pasal 38 ayat 1 UU No.37/2008, bersifat mengikat secara moral dan hukum.

Menurut Hemas, mengingat mendesaknya keperluan mengatasi kelemahan penegakan hukum ini, pemerintah juga dapat menggunakan atau membentuk badan tersendiri.

Tujuan utamanya ialah agar penciptaan pemerintah yang bersih melalui pemberantasan korupsi tidak disalahgunakan sebagai alat korupsi pihak tertentu. [sumber:sp)

Jesus Kawin Dengan Gadis Batak, Takjub "Dihujani" Ratusan Ulos

Julian Jesus dan Martina Situmorang saat menerima ulos holong
berjumlah ratusan. Jesus pun takjub.(Foto:Leonardo TS) =

    Perkawinan asimilasi atau campuran antar ras itu hal yang biasa. Kalangan selebritis pun memilih bule jadi pasangan hidup, konon sudah menjadi suatu tren pilihan terkait pamor dan kebanggaan tersendiri. Tak usah heran lagi, kalau tayangan infotainment di televisi acap memberitakan berita faktual atau gosip-gosipan hubungan seorang artis dengan pria/wanita bule.
   Di luar kanal selebritis, perkawinan asimilatif juga bukan sesuatu yang aneh. Di kalangan masyarakat Tapanuli (Batak) misalnya, bukan lagi berita yang something new, mana kala ada gadis atau perjaka yang menikah dengan orang bule. Di pulau wisata Samosir, sudah ada beberapa gadis pribumi diketahui saling jatuh cinta dengan turis bule, berlanjut ke perkawinan. Sudah ada misalnya gadis Samosir yang diboyong pria berkebangsaan Perancis dan Jerman, menetap di Eropa, setelah melalui perkawinan adat. Sebaliknya, sudah ada pria bule yang kini menetap di Samosir setelah memperisterikan gadis setempat.
  Beberapa waktu lalu, di laman kompasiana ini saya pernah tayangkan gadis marga Tobing dari Tarutung bersuamikan pria Belanda. Dan pria Belanda itu sudah terbiasa mengikuti tata cara adat Batak Toba, bahkan ikut menjadi “parhobas” (melayani pada acara adat) yang digelar. Ta, ataupi jika orang Sumatera Utara, khususnya Batak Toba sudah sering kedengaran kawin dengan pria bangsa Jerman, Perancis, Belanda atau Amerika, maka masih merupakan sesuatu yang langka dan dianggap surprise ketika pria asing yang mengawini gadis Batak itu  ternyata dari Amerika Latin, tepatnya Amerika Selatan.
  Itulah yang  sudah digelar di Wisma Evi Roida Jalan Dr TD Pardede, Tarutung, pada Senin 29 Desember 2014 lalu. Si gadis bernama Martina Marito Situmorang,MA, putri dari Martua Situmorang tokoh pendidikan Tapanuli Utara yang kini selalu diganjal kariernya, dilamar oleh seorang pria berkebangsaan Kolombia bernama Julian Jesus Ramirez Espitia. Belakangan nama itu bertambah panjang menjadi Julian Jesus Ramirez Espitia Tamado Lumban Gaol,MA. Pasalnya, Julian Jesus terlebih dahulu ditabalkan menjadi marga Lumban Gaol secara adat, sebelum melangsungkan pernikahan secara kristiani di Gereja Katholik Santa Maria Tarutung. Peribahasa lama yang biasa terdengar “asam di gunung ikan di laut, bertemu juga dalam belanga”, pantas dialamatkan pada pasangan beda suku bangsa ini. Martina Marito Situmorang bertemu Jesus saat mengambil program S2 di Belanda. Rupanya pada perkenalan pertama di negeri bunga tulip itu, ada benih cinta bersemi di hati masing-masing.
 Perkenalan berlanjut serius saat  Jesus mengungkapkan isi hatinya menjadikan Martina pendamping hidupnya. Gayung bersambut dari Martina, tapi dia memberi penjelasan cukup detil kepada Jesus, tentang daerah asalnya Batak di Sumatera Indonesia, tentang kultur, spesifik adat Batak Toba, dan apa makna marga dan adat bagi orang Batak. Julian Jesus bisa memahaminya, dan bukan menjadi penghalang baginya, bahkan saat ia ditabalkan menjadi marga Lumban Gaol.
  Sesuai adat istiadat Batak, pasangan pengantin akan “dihujani” pepatah petitih khas Batak dalam penyampaian kata pemberkatan adat, disusul penyematan ulos secara bertubi-tubi dari berbagai pihak . Maka ratusan ulos Batak yang menjadi simbol pelengkap adat dari pihak hula-hula, pariban, ale-ale, segera hinggap di bahu Jesus dan Martina Situmorang, dengan iringan musik keyboard membahana di dalam gedung berkapasitas 1.000 orang. Tampak wajah Jesus yang masih muda belia itu begitu ceria dan terkesan merasa takjub menyaksikan dan merasakan prosesi adat yang baru pertama kali dialaminya dalam hidup. Setiap ulos disematkan ke bahunya, pria Kolombia itu tersenyum-senyum, antara perasaan geli, senang, takjub, campur aduk. Dia juga mengangguk dengan senyum Kolombianya ketika Blogger EKSPRESIANA Leonardo TS Simanjuntak  minta ijin memotretnya secara khusus di tengah acara yang masih berlangsung.
  Sebagai sahabat lama dari ayah pengantin perempuan, Martua Situmorang, wajar saya sampaikan selamat bermenantukan orang Kolombia, semoga menjadi pasangan hidup yang memberi berkat sukacita bagi mereka sekeluarga.(Leonardo TS)

Masak Alame (Dodol) Tradisi Tahun Baru Yang Sudah Raib

     Tradisi memasak alame (dodol Batak) saat merayakan tahun baru, sudah mulai pudar atau mungkin sudah
   raib, sejalan dengan kemajuan zaman, dengan semakin majunya perkembangan kue-kue instan yang  bisa   dibeli dengan mudah di toko-toko. Pada saat Kabupaten Tapanuli Utara masih dipimpin Bupati Torang Lumbantobing, sehingga dirasa perlu menyelenggarakan lomba memasak alame seperti terlihat pada gambar di atas. Lomba memasak dodol dilaksanakan Dinas Pariwisata dalam rangka peringatan Hari Jadi (HUT) Kabupaten Tapanuli Utara.
      Bernostalgia tentang suasana tahun baruan, memang banyak pernak-pernik suasana tahun baru masa silam yang perlahan tapi pasti, sudah menghilang, sejalan dengan pergeseran nilai yang menghadirkan pernak-pernik baru berbau modern.
      Tak hanya kebiasaan memasak alame itu yang sudah langka ditemukan sekarang. Juga tradisi mainan meriam bambu pada malam-malam memeriahkan tahun baru sudah ikut raib. Sebagai gantinya kini sudah mewabah mainan petasan atau mercon dengan ragam model dan variasi percik pijar apinya mewarnai angkasa raya. Anak-anak di dusun paling sepi pun tak nampak main meriam bambu lagi, yang dulu sangat menghebohkan malam-malam tahun baru. Kini di dusun paling terpencil pun sudah disemarakkan kembang api dari yang harganya termurah sampai yang harganya "wah". Tapi itulah pergeseran yang secara alami telah terjadi di mana-mana termasuk di Tanah Batak. Saat diselidiki kenapa tak ada lagi meriam bambu, warga bilang dengan nada datar," Yah mana laku lagi main meriam bambu, sudah harga minyak tanah pun mahal, cari bambu juga sulit. Lagi pula main meriam bambu itu sangat berisiko bagi anak-anak, bisa celaka kena sembur api saat meniup-niup lobang bambu dan menyulutkan api, seperti pernah kejadian dulu di satu desa."
      Lalu, masak alame? Ini salah satu ciri khas yang membuat perayaan natal atau tahun baru di kampung-kampung zaman dulu, luar biasa meriahnya. Masih segar dalam ingatan generasi tua sekarang, ketika dulu muda-mudi begitu semangat dan cerianya bergotongroyong memasak alame dengan ragam citarasa yang diciptakan. Terkadang alame dimasak di dalam belanga besar, memakan waktu berjam-jam. Para juru aduk juga gonta-ganti, tiga sampai empat orang satu sesi. Untuk melupakan rasa capek dan keringatan karena panas api kayu bakar, terkadang anak-anak muda itu main gitar sambil menyanyi, menunggu gilirannya mengaduk. "Sekarang tradisi rame-rame masak alame tinggal kenangan, kalau pun masih ada mungkin sudah sulit ditemukan kecuali kalau masih ada di desa terpencil seperti Torhonas misalnya atau Hajoran di Parmonangan," kata Parluhutan Hutauruk saat menjabat Kadis Pariwisata Tapanuli Utara.
      Kebiasaan indah lainnya yang juga hilang, yalah tradisi tukar menu kuliner buatan rumah tangga saat malam pergantian tahun (31 Desember). Saya (penulis) masih ingat dulu masa kecil di tahun 60 an, begitu sirene mengaum tepat pukul 12 tengah malam, dan usai acara doa keluarga, ibu menyuruh kami anak-anaknya mengantar kue buatan ibu seperti kambang layang (kembang loyang), kacang tojin, kue semprit bahkan lampet bulung, ke rumah tetangga-tetangga seputaran kompleks rumah tinggal kami. Dan biasanya sebagai gantinya, tetangga akan mengirimkan pula melalui kami kue buatan mereka. Bisa kue yang jenisnya sama dengan yang kami berikan, bisa juga ada kue yang berbeda. Dan uniknya lagi, kalau kami antar kue buatan ibu lalu si tetangga tak bikin kue, maka sebagai gantinya diberikan beras, ada yang satu liter ada yang dua tiga takar atau muk.
   Pendek kata, suasana tahun baru zaman dulu sungguh indah dan menyemangati siapa saja. Tak ada petasan atau kembang api, kalaupun ada bunyi ledakan sayup-sayup dari jauh itu adalah dentuman meriam bambu yang dipasang anak-anak di desa tertentu. Tergantung besarnya meriam bambunya, begituah juga kerasnya bunyi dentuman. Terkadang mengejutkan sampai ke kota.
  Dulu, karena minimnya pakaian atau sepatu yang keren, selain karena ekonomi masyarakat masih susah di zamannya orde lama, pakai baju atau sepatu baru itu sangatlah membanggakan anak-anak bahkan orang dewasa. Tapi sekarang? Pakaian baru, sepatu baru, tali pinggang baru, seakan bukan hal yang harus dibanggakan lagi. Karena apa. Selain masyarakat umumnya ekonominya makin membaik, juga segala macam jenis dan kualitas pakaian sudah gampang didapatkan. Kehadiran pakaian bekas (burjer) menjadi salah satu faktor, punya pakaian paling keren dengan harga terjangkau mudah didapatkan siapa saja bahkan oleh orang desa. Dulu seorang remaja saat memakai baju baru, pergi jalan-jalan suka larak lirik baju sendiri saking bangga perasaannya. Kalau sekarang? Wah, saking banyaknya pakaian setiap saat gonta-ganti, sampai sering lupa ada yang tak pernah dipakai...ha-ha-ha-ha....perubahan zaman memang luar biasa..(Leonardo TS Joentak)

26 Bupati Punya Rekening Gendut Di atas Rp 1 Triliun

SARINGAR.Net - Luar biasa! Barangkali itulah komentar banyak orang mendengar atau membaca berita temuan PPATK seputar rekening para kepala daerah di negeri ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati 54 rekening gendut milik kepala daerah, yang di dalamnya juga turut melibatkan keluarga. Transaksi keuangan mencurigakan tersebut didapat berdasarkan hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan oleh PPATK sepanjang 2014.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, selain database yang ada di PPATK, informasi keuangan mencurigakan juga didapatkan dari database kepemilikan rekening yang ada pada Penyedia jasa Keuangan baik Bank maupun non Bank.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan duit di atas Rp 100 miliar. "Tentu jumlah uang itu tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat. Ini sungguh mencurigakan," kata Yusuf saat memberikan keterangan refleksi akhir tahun PPATK di Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Menurut Yusuf, modus penyamaran data keuangan yang dilakukan oleh tiap kepala daerah terbilang beragam. Masing-masing dari mereka memiliki cara untuk menutupi data keuangannya.

Sebagai contoh, kata Yusuf, ada kepala daerah yang menyamarkan data keuangannya di balik perusahaan miliknya yang bergerak di bidang pertanian. Aliran keluar-masuk uang ke perusahaan tersebut mencurigakan mengingat usaha di bidang pertanian harusnya mengikuti siklus masa panen dan masa jual.

"Setelah ditelusuri, terungkap bahwa perusahaan itu fiktif. Dan uang yang masuk ke rekening itu didapat dari jatah proyek-proyek yang ada di lingkungan dia," ujar Yusuf.

Selain itu, ada pula kepala daerah yang berusaha mengelabui data keuangan dengan mengaku mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri. Setelah PPATK melakukan pengecekan, perusahaan yang dimaksud tidak pernah ada. "Mereka lantas mengaku uang itu sebagai pinjaman," kata Yusuf.

Modus penyamaran rekening kepala daerah juga turut melibatkan keluarga. Tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Jika dijumlah, duit mereka tak kurang dari Rp 18 miliar.

Menurut Yusuf, pihak keluarga biasanya dilibatkan untuk menebar uang di banyak rekening. "Mereka menyimpan uang tak tanggung-tanggung. Dalam satu hari bisa ada transaksi ratusan juta di banyak bank berbeda," ujarnya.

Dari hasil analisis, PPATK juga mendapati dua wakil bupati, seorang wakil gubernur dan dua wali kota yang memiliki rekening gendut. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sembilan pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.

"Semua laporan itu telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Yusuf.(sp)

Luhut Panjaitan Jadi Kastaf Kepresidenan, Teka-Teki pun Terjawab

Luhut B Panjaitan (ggle)

  EKSPRESIANA- Sejak Kabinet Jokowi dilantik beberapa waktu lalu, banyak yang bertanya-tanya dengan wajah masam," lho, kok tak ada yang dari orang Batak ya. Kenapa." Dari Sumut hanya ada satu nama yakni Yasona Laoly. Rasa penasaran itu berkepanjangan, dan hal itu dianggap wajar mengingat, dalam perahu partai pengantar Jokowi-JK menuju RI-1 dan RI-2, cukup menonjol sejumlah tokoh orang Batak.

 Jika hal itu dianggap teka-teki, maka tepat pada akhir tahun 2014, teka-teki itu terjawab sudah. Salah satu tokoh orang Batak yang namanya cukup menonjol, Luhut Binsar Panjaitan, tiba-tiba dilantik menduduki posisi yang cukup strategis di Istana Negara. 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan dilakukan pada pukul 13.05 WIB, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/12). 
Dengan jabatan tersebut, Luhut yang juga mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, akan mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri. 
Pelantikan Luhut dihadiri pimpinan lembaga negara di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.  
Turut hadir menteri Kabinet Kerja di antaranya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

 Di tengah masyarakat seputaran Tapanuli khususnya,kabar pelantikan Jenderal Luhut Panjaitan menjadi Kepala Staf Kepresidenan mendapat sambutan hangat.(LS)

?

Gubernur dan Bupati, Raja Kecil Berpotensi Korup

 

Kantong yang rakus (ilustrasi Sp/google)=

 BATAKINDONEWS.Com - Gubernur, bupati atau wali kota bagai raja-raja kecil di daerah. Karpet merah membentang di hadapan mereka ketika mendatangi rakyatnya. Para pamong itu bukan abdi bagi rakyatnya. Sebaliknya, rakyatlah yang mengabdi kepada pemimpinnya.

Bila masa silam menjadi tradisi apabila rakyat membawa upeti untuk menyenangkan pemimpinnya. Di era sekarang praktik semacam itu tetap ada kendati bentuknya sudah menyesuaikan perkembangan zaman.

Gubernur, bupati atau wali kota tak perlu bersusah payah untuk menimbun harta selama berkuasa karena kewenangannya untuk mengeluarkan izin atau kebijakan apa pun yang berkaitan dengan kepentingan publik merupakan komoditas. Kursi gubernur bupati maupun wali kota menjadi dambaan banyak orang.

Di hari-hari awal memang sang penguasa daerah akan memunculkan citra yang menampakkan bagai sosok yang mengerahkan pikiran, energi dan sebagian besar waktunya untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Namun setelah merasakan betapa empuknya kursi yang diduduki serta bermacam kenikmatan serta fasilitas yang diperolehnya, amat mungkin si pemimpin berubah menjadi sosok koruptor dan membuka pintu lebar bagi perilaku suap.

Fakta mutakhir memperlihatkan lebih dari 80% kepala daerah terlibat korupsi. Modusnya mulai dari melipatgandakan nilai proyek di daerahnya sampai membisniskan kewenangannya untuk mengeluarkan keputusan. Sejumlah kepala daerah sudah dibawa ke hadapan hakim dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi maupun menerima gratifikasi serta suap.

Kabar teranyar dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam diduga memiliki simpanan dana di rekeningnya yang mencurigakan. Selain mereka, PPATK juga mencurigai rekening mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang ditengarai berisikan transaksi yang tidak wajar.

Petinggi PPATK sudah memastikan hasil pemeriksaan terhadap ketiganya sudah bisa ditindaklanjuti dengan langkah penyidikan untuk menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Karena rekening mereka yang ditelusuri maka akan wajar bila muncul persepsi di publik bahwa kedua gubernur dan mantan penguasa Jakarta itu yang nantinya bakal menjadi tersangka.

Menurut PPATK, hasil pemeriksaan atas rekeing Alex Noerdin, Nur Alam, dan Fauzi Bowo sudah disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup sehingga lembaga penegak hukum sudah bisa memulai penyidikan. Temuan lembaga yang bertugas melacak rekening-rekening gendut para penyelenggara negara itu semakin memperjelas gambaran betapa rawannya para kepala daerah disusupi virus korupsi serta suap.

Sama seperti pejabat publik lainnya, para kepala daerah adalah penguasa yang tidak kebal untuk berbuat korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Semakin besar kekuasaan, tentu kian besar pula peluang untuk disalahgunakan. Kekuasaan mampu melenakan sang penguasa untuk melupakan sumpah jabatannya.

Bermacam analisa bisa bermunculan untuk mencari sebab petinggi negara di daerah, entah gubernur, bupati atau wali kota untuk berbuat korupsi dengan memanfaatkan kekuasaannya. Pemilihan kepala daerah yang membutuhkan biaya begitu besar, menurut analisa itu, menjadi penyebab kepala daerah melakukan korupsi.

Biaya besar itu dibutuhkan bukan sebatas keperluan kampanye menjelang hari pemilihan tapi juga untuk membangun pencitraan yang ongkosnya mahal. Ada konsultan politik dan lembaga survei yang akan memoles para calon kepala darah agar tampilan pribadi menarik hati rakyat untuk memilihnya. Semua itu tidak gratis. Semakin ternama lembaga survei yang diminta jasa tentu semakin mahal pula bayarannya.

Ketika calon bersangkutan keluar sebagai pemenang dalam pilkada, sudah pasti ada kalkulasi seberapa banyak biaya yang sudah digelontorkan untuk merebut kursi penguasa daerah. Setelah itu, para kepala daerah itu tidak hanya berharap lima tahun masa jabatannya bisa menutupi uang yang sudah mengucur. Tidak perlu bersusah payah dan menguras energi dan uang, bila hanya berharap impas.

Bukan sesuatu yang salah kalau kepala daerah tersebut berkeinginan supaya setidaknya harta dan aset pribadi dan orang-orang dekatnya bisa bertambah. Bukan sesuatu yang menyalahi hukum apabila kepala daerah menjadi kaya. Namun harta yang bertambah bukan diperoleh dengan cara memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaannya, entah dengan membuat kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu atau bersekongkol dengan pebisnis besar yang membutuhkan dukungan dari sang kepala daerah.

Bagi banyak pejabat publik, boleh dibilang tidak ada yang gratis bila berhubungan dengan kekuasaannya. Sistem sudah cukup, termasuk perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi kepala daerah, seperti inspektorat jenderal di kementerian dalam negeri, kewajiban melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat, maupun lelang terbuka.

Namun, lagi-lagi berpulang kepada moralitas sang kepala daerah. Kesederhanaan hidup menjadi salah satu cara untuk bisa menjaga kepala daerah senantiasa mengabdikan diri untuk rakyat, bukan menjadi sosok koruptor. * Konklusinya: Kepala Daerah itu (gubernur/bupati, berpotensi korup) - (editorial sp)

Penumpang Ini Sempat Berfoto Sebelum Mengudara

Bobi, seorang penumpang Air Asia yang hilang kontak, masih sempat
berfoto sebelum pesawat take off minggu pagi. Ternyata foto ini jadi
foto kenangan pahit jika pesawat benar-benar kecelakaan. (mdk.com)=

  Keluarga Gusti Made Bobi Sidarta dipastikan ikut dalam penerbangan Air Asia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura. Hingga kini masih belum diketahui keberadaan pesawat yang hilang kontak sejak pagi itu (28/12).
Dimaz Ade Nurcahyo, adik Bobi memastikan keberangkatan kakaknya bersama istri dan kedua anaknya. Mereka berempat berangkat pukul 03.00 WIB dini hari menuju Surabaya.

"Kami memastikan kakak kami dan keluarga ke Singapura. Mereka sedang liburan," kata Dimaz Ade Nurcahyo di rumah kakaknya di Jl. Simpang Gading Malang, Minggu (28/12).

Bobi bersama istrinya Donna Indah Nurwatie dan kedua anaknya Gusti Ayu Putriyana Permata S dan Gusti Ayumade Keisha Putri S berangkat dalam rangka liburan. Sehari-hari Bobi sebagai pengusaha properti.

"Berangkat ke Surabaya pagi tadi. Saya masih optimis mereka masih baik-baik saja. Semoga baik-baik saja," kata Dimaz.

Selain sudah memastikan ke pihak penerbangan Dimas mengaku beberapa kali menelepon, begitu tahu ada kabar Air Asia hilang. Namun hingga kini belum berhasil.

Selain itu, Bobi sempat berfoto di depan pesawat sebelum berangkat. Dia menggunakan foto tersebut sebagai profil BBM-nya. Foto yang menjadi foto tragis. (mdk)