Ahok tak Terganjal, Akhirnya Dilantik Presiden Jadi Gubernur DKI

 EKSPRESIANA=  Badai pasti berlalu. Barangkali itu kata yang tepat untuk Pak Basuki alias Ahok. Meski serangan yang dihadapinya begitu dahsyat dari berbagai elemen, namun mantan Bupati Belitung yang bergaya "keras" ini, tak terganjal. Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok akhirnya resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/11) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Ahok didamping istri dan ibu kandung Veronika Tan yang datang dari Belitung untuk menghadiri pelantikan. Selain itu, anak-anaknya juga hadir dalam pelantikan.

Usai pelantikan, Ahok menyebut tugas utama yang akan dikerjakannya adalah melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Jokowi. Alasannya, reformasi birokrasi sebagai dasar dan landasan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan cepat.
"Tugas kita ya reformasi birokrasi. Itu yang utama karena itu pilarnya," kata Ahok usai pelantikan.

Ia mengaku tidak takut dengan demonstrasi yang menentangnya. Menurutnya, siapa pun ketika menduduki jabatan tertentu pasti ada yang menerima dan ada yang tidak.

"Saya kira enggak semua orang bisa disenangin, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, kan harus 50 persen plus satu. Kalau syaratnya 100 persen pasti  enggak ada yang kepilih jadi presiden. Enggak ada yang kepilih yang jadi gubernur. Sekarang mari kita lihat, saya hanya butuh 50 persen plus satu," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Terkait posisinya terhadap Front Pembela Islam (FPI), dia tegaskan untuk DKI Jakarta telah diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kapolri agar dibubarkan.  Menurutnya, DKI tidak butuh organisasi yang anarkis dan suka teror kepada yang lain.

"Kita sudah jelas ajukan surat untuk dibubarkan. Mereka juga dalam demonya datang ke sini bukan negosiasi dengan Ahok, tapi menurunkan Ahok.

Kalau sudah begitu datang mau nurunkan Ahok, mau bagaimana mau diajak negosiasi kan? Ya udah enggak ada negosiasi. Surat  ke Kapolri dan Kemendagri sudah jelas untuk meminta dibubarkan supaya Jakarta tidak ada lagilah ormas anarkis untuk menakuti-nakuti orang dan buat macet," tuturnya. (sumber sp)