 |
| Gubernur Ahok, siap dipecat = |
JAKARTA, SARINGAR.Net- Bukan Ahok namanya kalau lemah terhadap setiap tantangan ekstrem yang mengusik. Malah Ahok bisa lebih keras kalau dikerasin. Begitu komentar warga DKI menanggapi hubungan yang kurang harmonis antara gubernur dengan DPRD. Menanggapi hak angket yang resmi digulirkan kepadanya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tetap tak ambil pusing. Bahkan Basuki bertekad untuk melaporkan dana siluman dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang dititipkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kendati akan melaporkan, tetapi Basuki belum memastikan akan melaporkan kemana. Salah satu bukti yang dipegang Basuki terkait pelaporannya itu adalah terdapat anggaran di tahun 2014 di Dinas Pendidikan yang dititipkan DPRD berupa pembelian Uninterruptible Power System (UPS) untuk 55 sekolah senilai Rp6 miliar.
Basuki sudah memastikan, hanya sekedar UPS nilainya pun tidak sampai miliaran dan hanya mencapai ratusan juta rupiah saja. UPS sendiri berfungsi sebagai alat semacam genset untuk komputer supaya saat listrik mati komputer tetap hidup.
"Ini tahun 2014 hampir semua sekolah di DKI, ada bukti 55 sekolah dianggarkan beli UPS. Kita lagi selidiki jangan-jangan pelakunya sama (dengan penganggaran UPS di APBD 2015," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/2).
Di APBD 2015 ini, Basuki memang menemukan anggaran siluman senilai Rp12,1 triliun yang salah satunya menganggarkan UPS pula dengan harga fantastis. Namun karena sistem penganggaran menggunakan e-budgeting, maka penganggaran tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD yang sudah terkunci. Hal itu pula yang menjadi meletusnya polemik antara eksekutif dan legislatif soal APBD 2015 ini.
"Keenakan untung, dia mau minta lagi. Silakan mau angket atau apapun, beberapa sudah BBM saya, terpaksa harus tanda tangan. Saya tidak persoalkan. Saya rasa warga Jakarta pun tidak mungkin ikhlas membiarkan Rp6 miliar untuk beli UPS," ujar Basuki.
Dengan fakta seperti ini, kata Basuki, apabila Rp12,1 triliun yang ditemukan dalam APBD 2015 bisa digunakan untuk membangun rumah susun (rusun) sebanyak 60.000 unit. Tidak mengherankan jika dirinya pun tidak ikhlas dengan dipermainkannya uang APBD DKI.
"Saya tidak ikhlas uang APBD DKI dimainkan seperti ini. Iya (akan melaporkan), kita tunggu mereka (DPRD) napas dulu. Kan dia (DPRD) bilang saya panik. Nah saya tidak panik nih," kata Basuki.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, pihaknya pun akan segera menyiapkan pengaduan. Sebab menurutnya, kasus di APBD 2015 ini merupakan mark-up sehingga ia pun berharap ada pihak berwajib yang bisa mengusutnya.
Hubungannya dengan DPRD pun, kata Basuki akan baik-baik saja asalkan dirinya mau memasukkan anggaran senilai Rp12,1 triliun itu. Namun ia mengaku tidak tega untuk memakan uang rakyat bahkan ia rela jika memang harus turun dari jabatannya sebagai gubernur.
"Saya tidak akan tega makan duit rakyat. Saya terjungkal tidak jadi gubernur pun saya puas. Silakan pecat saya, saya tidak apa-apa daripada kejadian 2014 terjadi lagi. Saya rela dipecat kok. Makanya kita lagi susun semua (berkas untuk bukti). Tidak apa-apa, ini mark up kok," katanya.
Terkait etika yang juga menjadi dasar hak angket DPRD kepadanya, menurut Basuki justru mereka yang tidak beretika adalah mereka yang mencuri uang rakyat.
"Kalau menurut saya yang etika orang tidak mencuri uang rakyat. Mencuri itu tidak beretika sekalipun santun bicara," pungkasnya. Itulah Ahok, sang gubernur yang kontroversial itu. (sp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar