Putra Sukarno: RUU Pilkada Rawan Politik Uang!

-

Totok Suryawan Soekarnoputra

EKSPRESIANA- Berbeda dengan Guruh Soekarnoputra yang justru tak setuju pemilihan langsung karena mengingkari Pancasila, maka putra Sukarno lainnya Toto Suryawan Sukarnoputra dari Kartini Manoppo, justru menentang pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Tampaknya dua putra Presiden pertama itu, berseberangan dalam hal sudut pandang politik.Hanya agak beda, karena Guruh dalam pernyataannya di media, tidak menyebut secara spesifik pilkada melainkan istilah pemilu langsung. Bisa saja yang dimaksud Guruh hanya pemilihan presiden atau legislatif?
 Tapi, masalahnya dalam hal langsung tak langsung, kedua putra peresiden pertama RI itu, bisa dinilai tak seirama.
 Putra presiden pertama RI Sukarno, Toto Suryawan Soekarnoputra, berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 25 September 2014, terkait RUU Pilkada yang dibahas dan akan ditetapkan DPR-RI. Banyak tokoh bangsa yang sejalan dengan sikap Toto. Bahkan Jokowi, presiden terpilih yang belum dilantik, juga menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD, adalah kemunduran besar dalam demokrasi yang sedang dibangun. Aksi demo pun mewarnai agenda sidang pembahasan RUU Pilkada tersebut. Dalam aksi itu, puluhan massa menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Demonstran RUU Pilkada di DPR Masih 'Anteng')

"Saya lahir dari pemimpin yang merakyat. Maka itu saya ingin hak politik rakyat tak dicabut," kata Toto saat ditemui Tempo, setelah aksi. Selama berunjuk rasa, putra Sukarno dari Kartini Manoppo itu berdiri di atas mobil pikap dan menyuarakan pendapatnya soal RUU Pilkada. (Baca: PDIP Terus Lobi Demokrat Soal RUU Pilkada)

Jika RUU Pilkada disahkan, Toto khawatir akan banyak kepala daerah yang tak dapat memimpin daerahnya lantaran dipilih oleh DPR. "RUU itu sangat rawan politik uang," katanya. (Baca: Inilah Untung-Rugi Pilkada Langsung dan DPRD)

Toto mengaku telah menyiapkan strategi, jika harapannya tak sesuai dengan keputusan DPR. Di antaranya dengan unjuk rasa, kegiatan sosialisasi masyarakat, dan seminar kemahasiswaan. (Baca juga: Jokowi: Jika RUU Pilkada Diterima, Itu Kemunduran)
  .